Rakerda Dekopinwil Prov Jawa Tengah Menginginkan Peng-Istimewaan Pajak Koperasi (Tulisan Bagian 01)

Peserta Rakerda Dekopinwil Prov Jawa Tengah 
Menginginkan Pengkajian Ulang Pajak Koperasi


Setelah penandatangan kerjasama antara Dekopinwil Prov Jawa Tengah dengan STIE Semarang, dilakukan sosialisasi perpajakan dengan mengambil narasumber dari STIE Semarang Bapak Edi Susanto. Tema yang diangkat adalah perpajakan bagi perkoperasian. Sang Narasumber juga merupakan salah satu penghuni Tax Centre STIE Semarang. Fokus pembahasan pajak kali ini adalah pada PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Beliau memulai penjelasannnya tentang penklasifikasian wajib pajak menjadi 3 (tiga), yaitu: (i)  wajib pajak pribadi; (ii). wajib pajak badan (perusahaan) dan; (iii) Badan Usaha Tetap (BUT), yaitu perusahaan asing yang memiliki cabang di Indonesia. Sementara itu, sistem perhitungan pajak menggunakan siatem menghitung sendiri atau lebih dikenal dengan  istilah self assesment.  Sementara itu,  istilah pajak berganda adalah laba yang dihasilkan oleh aktivitas usaha yang dijalankan diluar negeri tetapi dikenakan
pajak kembali di dalam negeri, walau diluar negeri sudah dikenakan terlebih dahulu sesuai aturan negara bersangkutan dimana usaha itu beroperasi..

Tentang PPh, dijelaska bahwa obyek dari PPh 21 yaitu tentang penghasilan perorangan dimana salah satunya adalah karyawan koperasi. Setelah dikurangi PTKP (Pendapatan Tidak Kena PajakI), penghasilan kemudian dikenakan akan pajak dengan tarif yang sudah ditetapkan. Sementara itu, besarnya PTKP mulai tahun 2015 PTKP adaah penghasilan Rp 36.000.000 per tahun.  Adapun tarif pajak atas penghasilan diklasifikasikan sebagai berikut: 1-50 juta kena tarif  5%; 50jt sd 250jt kena tarif 10%; 250juta sd 500 juta kena tarif 15% dan selebihnya kena tarif 30%.

Sementara itu Wajib Pajak Badan adalah wajib pajak atas badan (usaha/perusahaan). Bagi perusahaan yang pendapatan kotornya maksimal 4,8M/tahun akan dikenakan PPh final sebesar 1%.  Sementara itu,  Wajib Pajak Badan yang melebihi dari pendapatan kotor Rp 4,8M/tahun, dikenakan tarif sebagaimana sudah diatur dalam peraturan perpajakan. 

Sesi Diskusi Yang Mendorong Keistimewaan Pajak Koperasi  


Ada hal menarik saar sesi diskusi dibuka. Beberapa peserta terlihat kurang mampu dalam arti merasa keberatan atas pengenaan pajak terhadap koperasi. Atas  hal itu, beberapa peserta Rakerda Dekopinwil pun meminta bantuan pihak universitas untuk menyusun satu konsep yang komprehensif agar koperasi memeiliki kekhususan dalam urusan pajak.  Alasan yang dikemukakan adalah tentang filosopi perjuangan koperasi yang menggunakan format “dari anggota untuk anggota”. Disis lain, kontribusi nyata koperasi dalam mendorong tubuhkembangnya usaha kecil perlu menjadi perhatian, sebab hal itu menandaskan bahwa koperasi telah menjadi satu institusi pemberdayaan rakyat khususnya dalam bidang ekonomi. Nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan yang menjadi nafas keseharian koperasi telah menjadi fungsi perekat sosial yang mendorong dan menjaga stabilitas kehidupan masyarakat. Selaku universitas, para peserta Rakerda menilai sangat layak mengkaji pengenaan pajak terhadap koperasi khususnya dari perspektif  keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Tinjauan komprehensif pihak akademisi ini diharapkan akan menjadi  masukan, pemikiran konstruktif dan saran bijak yang berujung adanya keistimewaan tarif pajak bagi koperasi.  "Pada dasarnya, gerakan koperasi tidak menolak, tetapi perlu diberi keistimewaan mengingat spirit perjuangan koperasi", demikian disampaikan oleh Ketua Dekopinwil Prop Jawa Tengah, Bapak Marsono. 
Share on Google Plus

About Dekopinda Banyumas

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment