LANJUTAN LANGKAH PENDIRIAN BUMR BANYUMAS

LANJUTAN LANGKAH PENDIRIAN BUMR BANYUMAS



Berkaitan dengan rencana mensukseskan BUMR, Hari Jum’at 20 Januari 2017, Pemkab Banyumas melakukan rapat koordinasi lanjutan setelah beberapa waktu lalu dilakukan meeting pendahuluan yang langsung dipimpin oleh Bapak Wakil Bupati, dr.Budhi Setyawan dan juga dihadiri oleh pemrakarsa Bapak Luwarso. 

Hadir dalam acara rapat koordinasi ini antara lain, Kepala Bidang Koperasi (cq. Bapak Budi), Ketua Dekopinda Banyumas (Muhammad Arsad Dalimunte), LPPM Unsoed (Prof Toto Agung), Ketua Kopkun (Bp Herliana), Ketua KUD Tani Maju (Bapak Danan S), Ketua KUD Aris Banyumas (Bapak Sunaryo), Ketua KUD Pekuncen, KBUMP (Bp Budi Hermawan), para PPL dan lain sebagainya. 
  
identifikasi potensi lahan yang mungkin dimobilisasi  menjadi menu pembuka rapat kali ini. Dari identifikasi,
diperoleh kesiapan lahan sejumlah 7000 ha, yang penyebarannya antara lain sebagai berikut :
1.      Sumbang 2000 ha
2.      Baturraden 900 ha
3.      Cilogok utara 1100 ha
4.      Kr lewas 935 ha
5.      Ajibarang 500 ha
6.      Pekuncen 1800 ha
7.      Kalau di jumlah 7000-an ha.

Bapak Wakil Bupati Banyumas, dr. Budhi Setyawan  juga hadir dan langsung memimpin rapat koordinasi ini. Dalam arahannya, Beliau berharap program ini di seriusi dan dilakukan dengan tahapan-tahapan yang terintegrasi dan terkoordinasi. “Banyumas harus sukses”, demikian tekad beliau mewakili pimpinan daerah.

Prof Toto Agung  yang hadir mewakili LPPM Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto menjelaskan seputar peran strategis kampus dalam  pengembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)  yang bisa mendorong akselerasi pertumbuhan dan perkembanan kehidupan masyarakat, termasuk pertanian. Peranan Perguruan Tinggi adalah menyiapkan teknologi dengan target menyiapkan beras premium. Untuk itu, Perguruan Tinggi akan menyiapkan varietas-varietas Premium dan input-input pendukung lainnya seperti Pupuk Organik dan teknologi tepat guna. Namun demikian, setinggi-tingginya teknologi pertanian yang dihasilkan oleh universitas pertanian hanya akan menjadi “lautan kemubajiran teknologi” bila tidak sampai ke petani. Oleh karena itu, penyuluh pertanian yang sudah dihubungkan langsung dengan SKPD versi SOTK terbaru Kabupaten Banyumas layak dijadikan momentum melakukan revitaliasasi penyuluh pertanian. Peran pemerintah adalah mengkoordinasi, memfasilitasi dan mendampingi dengan kewenangannya yang ada. Dipenghujung, beliau meng-informasikan bahwa sampai saat ini Kepres tentang BUMR belum ditandatangani sehingga belum ada guide line atau dasar hukum untuk men-drive BUMR. Tentang komoditas beras, beliau menjelaskan bahwa saat ini beras yang dikonsumsi oleh masyarakat sudah melalui 17 kali timbang, dimana tiap timbangan menyebabkan tambahan cost sebesar Rp 25. Hal ini menggambarkan panjangnya rantai distribusi. Atas hal ini, perlu pensikapan yang bijak agar kemudian sinkron dengan upaya peningkatan hasil pertanian dan juga perbaikan nasib petani.

Ketua Dekopinda Banyumas, Muhammad Arsad Dalimunte  menjelaskan tentang draft rancang  PT BUMR yang sudah di coba disusun dan sedang diajukan kepada tim konseptor BUMR Pusat.  Saat ini, beliau juga masih menunggu koreksi dari tim BUMR Pusat yang mungkin akan dikoreksi pasca ditandatanganinya KEPRES  tentang BUMR.



Akhirnya, Pak Wishnu selaku Kadisnakerkop dan UKM menyampaikan bahwa Banyumas harus melakukan persiapan sebaik mungkin, mulai dari konsep kelembagaan dan juga data lahan dan pertani sehingga saat Kepres sudah turun, Banyumas sudah siap untuk jalan.
Share on Google Plus

About Dekopinda Banyumas

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment