“
Saya sangat appreciate, sependapat dan mendukung Bapak Teten Masduki selaku Menkop yang berorientasi pada pengembangkan koperasi pangan. Sebab, siapa yang menguasai pangan akan bisa menguasai dunia. Namun demikian, satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah tentang keterpaduan dengan kementrian terkait. Untuk itu, perlu membangun sinkronisasi dan keterpaduan antara kemenkop, kemendag dan kementrian pertanian. Jika hal ini tidak terbangun, maka akan berpotensi gagal”, ungkap Bapak DR (HC) Subijakto Tjakrawerdaja mengawali presentasinya dengan menanggapi apa yang disampaikan oleh Kemenkop.
Selanjutnya, Mentri Koperasi & UKM di era 90-an ini menegaskan bahwa koperasi harus menjadi sokoguru ekonomi rakyat. Dalam konsep beliau, sokuguru harus mewujud ke dalam jejaring usaha mulai dari hulu sampai hilir. Untuk itu, perlu ada mobilisasi horizontal dan vertikal sehingga ke-soko-guruan koperasi benar-benar mewujud dan mensejahterakan rakyat (baca: anggota). Mobilisasi horizontal dan vertical akan menciptakan “efisiensi kolektif” yang menjadi modal koperasi untuk bersaing dengan sejajar dengan pelaku ekonomi besar. Pada saat ini, ke-sokoguru-an ini menjadi relevan dan sangat memungkinkan direalisasikan mengingat teknologi digital sudah begitu maju dan bisa menghubungkan hulu sampai hilir.

Sejalan dengan itu, koperasi harus mempunyai
trading house yang terhubung oleh teknologi dengan koperasi-koperasi di tanah air. Dalam konsep arsitektur ekonomi rakyat berbasis koperasi Indonesia koperasi sekunder diposisikan sebagai
unicorn. Satu hal yang menjadi catatan penting, koperasi-koperasi yang bergerak di simpan pinjam dan koperasi yang memiliki warung-warung merupakan
potensi raksasa bila dibangun linkage. Ketika Koperas-koperasi simpan pinjam diintegrasikan dengan digitalisasi akan mewujud menjadi raksasa baru dan juga potensial untuk di
connect-kan dengan pembangunan kedaulatan pangan. Dalam membangun kedaulatan pangan, tidak perlu membangun koperasi baru tetapi membangkitkan kembali KUD-KUD melalui revitalisasi. Saat ini, banyak gudang-gudang milik KUD yang masih kosong. Sejarah membuktikan bahwa saat KUD sebagai penyalur tunggal sukses berkontribusi dalam mewujudkan swasembada pangan. Pak Bijakto juga ber-ide untuk menjadikan Bulog sebagai
trading house berskala unicorn. Untuk itu, fungsi KUD sebagai penyalur pupuk perlu dikembalikan sehingga KUD sebagai agen strategis kemandirian pangan. “
Bila Trading House-nya di perankan oleh Bulog dan ada satu Bank dijadikan penyangga likuiditas, maka kedaulatan pangan akan sukses sekita 5 (lima) tahun mendatang”, ungkap Bapak Subijakto dengan nada optimis.
Berkaitan dengan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang saat ini belum dimiliki koperasi, Bapak Subijakto menandaskan bahwa Sistem tanggungrenteng dalam koperasi merupakan ciri khas dan sekaligus sumber pertahanan koperasi. Sistem tanggungrenteng ini juga efektif sebagai cikal bakal LPS Koperasi.

Satu catatan lain dan begitu penting dari Pak Subijakto adalah tentang perlunya intervensi pemerintah. Dalam Konsep Ekonomi Pancasila, negara perlu melakukan intervensi melalui perusahaan-perusahaan negara sehingga terjadi iklim ekonomi yang sehat. Intervensi pemerintah juga diperlukan koperasi karena kelahirannya memang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini yang membedakan koperasi di Indonesia dan koperasi di negara-negara luar.
This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
0 comments:
Post a Comment